首页> 外文OA文献 >Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal

【2h】

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal

机译：激进团体实施恐怖主义犯罪的执法政策。

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Terrorism criminal has been thriven in Indonesia which can be threatened security in national or International scale. Because of that, Densus 88 AT Polri is given authority to take under control it. Law enforcemet of terrorism criminal needs to be solved integrally, planned and sustainable which is not only approached by penal solving but also solved by punishment the criminal. People should be realized that terrorism is threating thw wholeness and unity of Indonesa. The role of religion leader or society could actively play to enhance conscious and knowledge about nationality, so it can always responsive and alert to the movement of radical groups that developed in the area around.

机译：恐怖主义罪犯在印度尼西亚非常盛行，可能会威胁到国家或国际范围内的安全。因此，Densus 88 AT Polri被授予控制它的权限。恐怖主义犯罪分子的执法需要整体，有计划，可持续地解决，这不仅要通过刑事解决来解决，而且要通过惩罚犯罪来解决。人们应该认识到恐怖主义正在威胁印度尼西亚的完整性和统一性。宗教领袖或社会的角色可以积极发挥作用，以增强对国籍的意识和知识，因此，它可以始终对周围地区发展的激进团体的行动作出反应并发出警报。

著录项

作者
Ahmadi, Yasir;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2016
总页数
原文格式 PDF
正文语种 ID
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing [J] . Mohamad Ulin Nuha Jurnal Cakrawala Hukum . 2018,第1期

机译：市场营销人员实施的刑事诉讼的公司刑事责任
2. SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRITERIA DAN POLA PEMIDANAAN [J] . Irfan Ardiansyah UIR Law Review . 2019,第1期

机译：在椅子标准和模式方面的方面的法律执行解决方案
3. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP [J] . siti suryati Syiar Hukum . 2018,第2期

机译：法律执行公司在西爪哇省的环境犯罪方面与恢复环境的努力有关
4. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅